 |
| Brigjen Denny |
Hal
ini tidak terlepas dari komitmen TNI AD yang sering disampaikan Kepala
Staf Angkatan Darat.
Dalam pernyataan resminya di Mabesad, Jumat (22/6/2018), Brigen TNI
Alfret Denny D. Tuejeh menyampaikan, bagi TNI AD, netralitas TNI
merupakan jiwa, napas dan sikap setiap prajurit.
"Tidak
hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan
kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial
kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan
diragukan maupun dipertanyakan lagi,” kata dia.
Kemudian,
dalam menyikapi situasi politik yang demikian dinamis menjelang hari
pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, Kadispenad mengajak agar seluruh
komponen bangsa untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pemilihan kepala
daerah dengan baik.
“Menjelang
hari pemilihan yang sudah tinggal hitungan jari, TNI AD mendorong agar
seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif guna
mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah
secara langsung, umum, jujur, adil serta damai,” imbuhnya.
Selanjutnya,
dalam menyikapi keikutsertaan para purnawirawan dalam Pilkada,
Kadispenad juga menyatakan bahwa sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945
dan UU TNI No 34 tahun 2004, TNI AD tidak akan pernah terlibat,
melibatkan diri atau dilibatkan dalam politik praktis.
“Tugas
TNI hanya mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara. Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan
pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak
mempunyai niat sedikit pun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya.
Kita (TNI AD) senantiasa menempatkan diri di atas kepentingan seluruh
rakyat dan bangsa Indonesia,” tutur lulusan Akademi Militer angkatan
1988 ini.
“Saya
ingatkan kembali, sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Staf
Angkatan Darat, meski di beberapa daerah terdapat para purnawirawan TNI
yang mencalonkan diri, bagi Angkatan Darat itu merupakan hak politik
mereka sebagai masyarakat sipil dan tidak ada hubungannya dengan
Angkatan Darat lagi,” tegasnya.
“Dengan
adanya perintah Presiden, Panglima TNI dan Kasad serta penekanan pada
setiap pengarahan kepada prajurit, baik dalam kunjungan kerja bahkan
safari Ramadan, yang juga memerintahkan prajurit agar netral, maka
seharusnya tidak ada lagi yang meragukan komitmen TNI AD terkait masalah
netralitas. Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin
saja terjadi kepada oknum tertentu,".
"TNI
AD sangat berterima kasih menerima masukan dan kritikan, kalau memang
ada prajurit yang tidak netral. Hal ini menunjukkan kecintaan terhadap
TNI AD dalam mengawal Proses demokrasi di Indonesia. Namun pada sisi
lain, kita berharap ada masukan yang pasti dan jelas, siapa prajurit
yang tidak netral, dari satuan mana asalnya. Sehingga bukan hanya asal
bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar,".
"Kalau
ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara
tegas dan bahkan terbuka. Proses hukum terhadap prajurit yang tidak
netral juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang baik di
Indonesia,” tegasnya.
"Kemudian,
bagi TNI AD, perilaku ini (ketidaknetralan) tidak hanya menciderai
kepercayaan masyarakat namun juga melanggar perintah atasan yang sudah
sering disampaikan bahkan sumpah dan janjinya sebagai prajurit serta
amanah undang-undang. Ini bukan hanya sekadar retorika belaka, kita akan
lihat bersama, apakah TNI AD menindaklanjutinya atau tidak, dan publik
pun bisa menilai komitmen dan integritas ini,” ucap Jenderal berbintang
satu yang oleh media akrab dipanggil Brigjen Denny.
Sebelum
mengakhiri, atas nama TNI AD, Kadispenad juga berharap agar seluruh
komponen bangsa untuk menghentikan sorotan atau polemik netralitas TNI.
"Percayalah,
sebagai prajurit Sapta Marga, kita tidak pernah berkeinginan untuk
menggores bahkan melukai hati rakyatnya hanya demi kepentingan
perorangan ataupun kelompok tertentu,” pungkas Kadispenad. (*/ki)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar