Selasa, 27 Maret 2018

TUJUH FRAKSI DPRD SAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM TIGA RAPERDA


 
BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Dihadiri 37 anggota DPRD Balikpapan, dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang : kawasan sehat tanpa rokok,  pencabutan perda nomor : 6 tahun 2014 tentang izin gangguan sebagaimana telah diubah dengan perda nomor  : 12 tahun 2015 dan Perusahaan Umum Daerah Balikapapan, Selasa (27/3/2018).

Juru bicara fraksi Golkar include PPB, Suwarni, sepakat raperda Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) dapat menjadi regulasi kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Ia juga menyinggung pencabutan perda nomor : 6 tahun 2014, agar ke depan ada jaminan berusaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi. 




"Sehubungan raperda perusahaan daerah Balikpapan agar dapat meningkatkan PAD," tegas Suwarni.

Wiranto Oey-juru bicara fraksi PDIP mengatakan, perlu keseriusan untuk menyampaikan raperda kawasan sehat tanpa rokok melalui penyuluhan bahaya merokok bagi anak-anak.

"Terkait pencabutan perda nomor : 6 tahun 2014, agar  meningkatkan daya saing daerah dalam berusaha," jelasnya.

Juru bicara fraksi Gerindra, Malvin, saat menyampaikan pemandangan umum mengusulkan agar mengatur wilayah boleh merokok dan tempat harus sudah ditentukan. 


""Perusda mempunyai peran sangat strategis bagi daerah," tegas Malvin.

Simon Sulean juru bicara fraksi Hanura mengatakan,  sepakat penyusunan raperda kawasan tanpa rokok delapan kawasan tanpa merokok. Terkait pencabutan raperda ijin gangguan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan iklim investasi di daerah. 


"Perusda agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi PAD," jelas Simon Sulean.

Sementara Mieky Henny menuturkan, tempat  tempat kawasan bebas rokok harus diberi tanda agar bisa lebih teratur. Pencabutan perda izin gangguan, adanya menjamin kepastian hukum dan kebijakan ini dapat meningkatkan investasi. Henny juga menyinggung Perusda ikut berperan dalam menciptakan barang jasa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu diungkapkan  juru bicara fraksi partai Demokrat.

Sedangkan Subari juru bicara fraksi PKS mengusulkan pola hidup sehat harus terus disosialisasikan agar tidak merokok di sembarang tempat.  "Dari sektor industri yang belum dikelola Perusda harus mengambil lebih besar," tuturnya.

Selanjutnya Hadi Saputra juru bicara fraksi gabungan PPP dan Nasdem mengatakan, terkait kawasan bebas rokok diperlukan pengawasan dan  kedisiplinan.  Ia juga meminta dilakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalafahaman. Pengelolaan Perusda harus berperan sebagai pengelola bisnis yang baik begitu juga dengan SDM perlu ditingkatkan kinerjanya.
 

Di akhir rapat paripurna, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh sering disapa (ABD) ditemui awak media  menegaskan, pada prinsipsinya pihaknya mengawal tiga raperda tersebut sampai disahkan menjadi perda, karena ini penting unruk kemajuan Kota Balikpapan. (ahe).
Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

SPACE AVAILABLE

POPULER

INFO LOWONGAN KERJA

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN

INFO CUACA KALTIM