Kutim Golput Tertinggi di Kaltim

SANGATTA, KABARKALTIM.CO.ID- Berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 silam, Kutim termasuk urutan ketiga

Abdul Kader. (baharsikki/kk)

nasional golongan putih (Golputt), dan Kutim termasuk tertinggi Golputnya di Kaltim. Kalau se-Kaltim, Kutim pemilihnya yang tidak mencoblos pada pesta demokrasi lima tahunan.

"Saya tidak tahu golput urutan pertama dan kedua secara nasional siapa. Kutim golput tertinggi di Kaltim, itu saya tahu dari Panwaslu. Yang lebih tahu Panwaslu. Silahkan tanya ke Panwaslu," saran  Kepala Kesbangpol Abdul Kader usai ikuti rapat koordinasi dipimpin Sekkab Irawansyah di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin pagi (12/2/2018).

Tingginya angka golput pada pemilu di Kutim memaksa aparatur terkait melakukan upaya nyata dalam menurun angka pemilih yang tidak menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan di billik suara. "Kami akan terus melakukan sosialisasi, utamanya kepada pemilih pemula. Agar pada pencoblosan Pilgub Kaltim mendatang tidak banyak yang golput," harap Abdul Kader.

Sosialisasi Pilgup Kaltim 2018 diinsentifkan Bakesbangpol Kutim setelah dananya senilai Rp 1 miliar dari Pemprov. Kaltim cair.

"Sosialisasi sebenarnya, sudah berjalan. Saya sudah mendatangi sekolah SLTA. Tapi itu SMA yang ada di Kota Sangatta. Kalau dananya sudah kucur maka kami lakukan sosialisasi ke delapan belas kecamatan," tugasnya.

 Tingginya angka golput di Kutim bagi Abdul Kader, bila dirunut alasanya (beragam), terlalu panjang. Oleh karena itu, upaya menekan golput pada Pilgub Kaltim mendatang, harus dilakukan secara berhati-hati. Sebagai aparatur sipil negara, dituntut untuk netral dalam pesta demokrasi. Sementara di sisi lainya, PNS (pegawai negeri Sipil, Red) memiliki hak pilih. Untuk tidak salah pencoblos calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, maka sebagai pemilih harus tahu visi misi kandidat.

Namun, bagaimana kalau PNS tidak dibolehkan ikut menghadir kampanye paslon tertentu saja. Kalau ada dihadiri pada kampanye terbuka. Ya, semestinya semua kampanye kandidat diikuti. Jangan hanya satu. Itu bisa jadi masalah. Netralisasi PNS yang bersangkutan dipertanyakan.(baharsikki)

Baca Juga :