KLB Difteri Membuka Kotak Pandora Pelayanan Kesehatan

oleh :

Dokter Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT, Sekjen Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Add caption

KEJADIAN luar biasa (KLB) difteri  yang menyebar sangat luas serta memakan banyak korban memunculkan rasa heran sekaligus beragam pertanyaan dari masyarakat. Mengapa jenis penyakit yang dianggap sudah lama “tidur” ini, mendadak muncul dan dalam waktu singkat menyebar di 28 provinsi sekaligus menelan 38 orang meninggal serta 600 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit. 

Sistem kewaspadaan dini  terhadap difteri ini tentunya sudah ada tetapi seperti tidak efektif. Ancaman difteri terjadi pasang surut, sebelum tahun 1990 sudah terjadi tetapi akhirnya teratasi sehingga di tahun tersebut dinyatakan bebas. Pada tahun 2013, kembali muncul tapi lagi-lagi berhasil diatasi. Namun di penghujung tahun 2017 difteri kembali muncul bahkan dengan jumlah korban yang cukup banyak. 

Sangat difahami bila masyarakat banyak yang mempertanyakan kejadian difteri ini, karena seharusnya penyakit ini sudah tidak muncul lagi apalagi pada tingkat kejadian luar biasa. Selain itu, muncul pula pertanyaan bahwa difteri adalah jenis penyakit mematikan namun jenis penyakit ini sebenarnya masuk dalam Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Epidemi difteri akan terus berlanjut dan menjadi endemis di suatu daerah atau bahkan terjadi KLB jika cakupan imunisasi rutin rendah dan pengelolaan rantai dingin vaksin tidak adekuat  (cold b ox). Selain status imunisasi , faktor lingkungan rumah  juga dapat mempengaruhi. Beberapa aspek terkait dengan faktor ini yaitu kepadatan rumah, hunian kamar tidur, ventilasi  dan pencahayaan alami serta adanya sumber penularan. 

Di sisi lain, KLB difteri ini memberikan pelajaran sangat berharga bagi kita semua, ibarat menjadi kunci pembuka kotak pandora problematika pelayanan kesehatan di Indonesia. KLB juga membuktikan bahwa masih ada kekurangtepatan tata kelola  program-program pemerintah dalam sub sistem upaya pelayanan kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional.  Analoginya: saat ini kita bertindak bagaikan petugas ‘pemadam kebakaran’.  Dimana petugas kesehatan atau dokter hanya bertindak atau mengobati ketika wabah atau sakit itu datang.

Upaya – upaya untuk mewujudkan paradigma sehat masih belum maksimal diupayakan terutama  langkah-langkar proaktif dalam upaya preventif dan promotif . Khususnya upaya dalam menjaga jangan sampai sakit difteri muncul kembali. Oleh karena itu,  tidak berlebihan bila ada sebagian masyarakat  mengatakan bahwa kasus KLB difteri ini.  Menjadi sorotan tajam terhadap kinerja program pemerintah di bidang kesehatan.

Apa yang terjadi saat ini sebenarnya akibat  ketidak seimbangan dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Kementerian Kesehatan lebih focus pada pelayanan kuratif ( UKP ). Informasi dari berbagai National Health Account ( NHA) maupun Distric Health Account (DHA) yang melihat kategori pengeluaran pada tingkat nasional maupun kabupaten/ kota yang selalu menunjukkan pengeluaran untuk kegiatan Preventif dan promotif (UKM) yang kecil. Pada penelitian NHA tahun 2014 misalnya selama 4 tahun terakhir, angka itu berkisar 10 – 15. 

Saat ini dana APBN untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu sangat tinggi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk penyembuhan atau perawatan pasien tidak murah apalagi pada kondisi penyakit katastropik yang membebani  ( 33,62% dari total beban rujukan 45,47 trilyun ). Misalnya pasien gagal ginjal, harus cuci darah seumur hidup. penyakit jantung, kanker, stroke , thalassemia, cirrhosis hepatitss, leukemia dan haemofilia. Sungguh tak terkirakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.

Indonesia sudah sejak lama menerapkan strategi pelayanan kesehatan primer dan esensial untuk mengatasi masalah kesehatan penduduk dan masyarakat Indonesia. Puskesmas bersama posyandu pernah menjadi kunci sukses dalam cakupan KB, imunisasi dan gizi balita . Di era JKN terjadi transformasi pelayanan di Puskesmas dimana Puskesmas sebagai FKTP BPJS yang diharapkan mampu melaksanakan pelayanan kesehatan untuk 144 diagnosis penyakit (UKP).

Dengan berubahnya orientasi ke arah UKP membuat tupoksi utama dalam mengedepankan preventif dan promotif tidak dapat berjalan maksimal demikian pula pembinaan wilayah dan UKM juga tidak bisa berjalan dengan baik. Itu belum ditambah lagi pembebanan kepada Puskesmas dengan banyak target seperti SPM, RPJMN, SDG’s dan lain-lain dimana setiap target disertai dengan laporan yang memberatkan Puskesmas. Sementara Puskesmas sendiri juga sangat kekurangan tenaga UKM.

Hal diatas inilah yang menimbulkan kekhawatiran besar terhadap KLB difteri ini menjadi bom waktu. Tidak mustahil ke depan dapat berpotensi terjadi wabah-wabah penyakit menular yang lain. Jika ini terjadi, bisa dibayangkan betapa berat beban masyarakat dan negara menghadapi KLB atau wabah itu.

Kita semua berharap jangan sampai terjadi, tetapi sekali lagi kemungkinan itu bisa terjadi apabila tidak dilakukan pembenahan atau intervensi mulai saat ini. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah melalui kementerian kesehatan harus sangat serius menangani KLB difteri ini, sebab kalau tidak maka masyarakat yang akan jadi korban.

PENCEGAHAN LEBIH BESAR

Alokasi dana terkaitkegiatan preventif dan promotif yang  yang memfokuskan pada edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan di Puskesmas, Posyandu atau pos kesehatan yang menyenturh masyarakat  paling dasar. Karena Puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.

Perlu diketahui Puskesmas  memiliki memiliki program yang sangat bagus sebagai tindakan preventif. Mulai program pokok upaya kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, peningkatan gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, penyuluhan kesehatan, upaya kesehatan gigi dan mulut dan masih banyak lagi.

Kalau hal ini dilakukan secara tepat, maka beban pembiayaan kesehatan pemerintah diharapkan akan menurun karena sudah melangkah ke paradigma sehat oleh karena  angka kesakitan menurun .  Beda dengan sekarang pasien sakit yang datang ke Puskesmas di berbagai daerah jumlah menumpuk, sehingga upaya-upaya preventif itu jadi terbengkalai.

Oleh karena itu, kementerian kesehatan harus merevitalisasi fungsi Puskesmas pada pelayanan kesehatan dalam perspektif preventif dan promotif untuk menekan pembiayaan akibat terjadinya kejadian KLB  sepertikasus difteri ini. Dana tindakan preventif itu tidak boleh menganggu dana untuk program JKN Jaminan Kesehatan Nasional) yang dikelola BPJS.

Pemerintah melalui Kementerian kesehatan tidak bisa melihat kasus ini dengan sederhana. 

KLB difteri ini  menjadi momen  yang tepat sekaligus menjadi titik balik ini untuk melakukan pembenahan. Pemerintah harus bersinergi dengan semua stakeholder kesehatan dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan sistem kesehatan nasional terutama dalam sub sistem upaya upaya kesehatan khusunya kebutuhan kesehatan dasar dan esensial .

Berbicara  penyakit menular, maka Indonesia merupakan kawasan yang paling mudah terjangkit. Karena tipikal mobilisasi masyarakat yang sangat-sangat tinggi, transportasi  begitu padat, ditambah tingkat kepadatan penduduk. Semua ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berkembangnya penyakit menular.

Menyangkut edukasi kepada masyarakat, saat ini eranya memang sudah berbeda. Maka cara komunikasinyapun harus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Karena sekarang eranya digital, maka seharusnya pola komunikasinya juga harus digital pula. Edukasi kesehatan kepada masyarakat terkait dengan imunisasi perlu semakin digalakkan untuk meningkatkan angka cakupan imunisasi, peningkatan gizi , peningkatan upaya dalam kesehatan lingkungan, hygiene dan sanitasi serta gaya hidup sehat menjadi prioritas program nasional dan daerah sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. (*)

Baca Juga :