Ada Kenaikan Rp 72,1 miliar
BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Ketua DPRD Balikpaan Abdulloh SSos menjelaskan bahwa rencana penerimaan dan pendapatan
daerah kota Balikpapan tahun anggaran 2018 akan mengalami kenaikan
dibandingkan tahun sebelumnya 2017 sebesar Rp 1,9 triliun lebih. "Adanya
kenaikan Rp 72,1 miliar atau 3,72%, dengan asumsi belanja tidak langsung
sebesar Rp 776 miliar dan belanja langsung sebesar Rp 1,3 triliun," terangnya.
"Kebijakan umum anggaran pemkot Balikpapan tahun anggaran 2018 diprioritaskan untuk membiayai program kegiatan bersifat prioritas dan wajib secara langsung berpihak kepada masyarakat," tegas Ketua DPRD Balikpapan yang juga politisi dari partai Golkar, disampaikan saat rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi, Senin (13/11/2017).
Sementara juru bicara fraksi partai Golkar include PBB Ida Prahastuty menuturkan, penggunaan anggaran disesuaikan, harus bersikap kehati-hatian, melihat kondisi keuangan belum menggembirakan. Ia meminta SKPD terkait dapat meningkatkan PAD agar target APBD 2018 dapat tercapai.
![]() |
Rapat paripurna DPRD Balikpapan |
"Kebijakan umum anggaran pemkot Balikpapan tahun anggaran 2018 diprioritaskan untuk membiayai program kegiatan bersifat prioritas dan wajib secara langsung berpihak kepada masyarakat," tegas Ketua DPRD Balikpapan yang juga politisi dari partai Golkar, disampaikan saat rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi, Senin (13/11/2017).
Sementara juru bicara fraksi partai Golkar include PBB Ida Prahastuty menuturkan, penggunaan anggaran disesuaikan, harus bersikap kehati-hatian, melihat kondisi keuangan belum menggembirakan. Ia meminta SKPD terkait dapat meningkatkan PAD agar target APBD 2018 dapat tercapai.
Abdul Yazid juru bicara fraksi PDIP mengatakan, agar mengurangi kegiatan seremonial dan perjalanan dinas lainnya harus dibuat kebijakan agar lebih terarah. Ia juga menyoroti terkait infrastruktur penanganan banjir, termasuk penambahan ruang belajar sekolah perlu ditingkatkan karena adanya kenaikan dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
Sedangkan Aminuddin-uru bicara Gerindra-menuturkan bahwa dari sektor migas sudah tidak bisa lagi diandalkan, dirinya berharap ke depan dari sektor pariwisata yang ada perlu digenjot menaikan PAD.
Juru bicara fraksi Hanura Gazali mengingatkan, bahwa APBD 2018 harus sesuai skala prioritas terutama penanganan masalah banjir, jalan dan pembangunan ruang belajar yang dianggap sangat mendesak.
Selanjutnya juru fraksi partai Demokrat Ali Munsyir Halim mengatakan pemkot harus fokus menggali sumber - sumber baru PAD, tanpa harus membebani masyarakat. Ia juga menyoroti aset daerah agar segera pihak ketiga meningkatkan PAD.
Subari menyoroti harus berhati-hati dalam menyusun APBD 2018, mengingat belum kondisi moneter, untuk mengatasinya segera menggali potensi PAD, ujar juru bicara fraksi PKS.
Juru bicara fraksi gabungan PPP dan Nasdem Hadi Ibramsyah mengatakan meminta perencanaan yang sudah direncanakan harus segera dilaksanakan agar tidak menjadi beban berikutnya. Ia juga menyoroti agar berhati - hati untuk mengeluarkab izin mendirikan bangunan. (ahe)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar