Minggu, 04 Juni 2017

Daniel Rigan : Aliansi Masyarakat Balikpapan Bersatu Perjuangkan Warga Kota

 Jika Tidak Direspon, DPRD Didesak Bikin Pansus
Daniel Rigan (rahman/kk)
BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Aliansi Masyarakat Balikpapan Bersatu terus berjuang untuk meneruskan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal, terkait masalah ketenagakerjaan dan juga peran pengusaha lokal untuk proyek perluasan kilang Pertamina RU V Balikpapan. 
Perwakilan Presidium Aliansi Masyarakat Balikpapan Bersatu Daniel Rigan menegaskan, aliansi murni memperjuangkan masyarakat dan pengusaha lokal, melihat sejauh ini belum dirangkulnya masyarakat dan pengusaha lokal untuk proyek Pertamina yang menggunakan dana APBN. 

"Jadi ini bukan satu dua ormas, namun terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Ada ormas, LSM, elemen mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda. Semua prihatin akan kondisi kota saat ini. Masyarakat sedang butuh pekerjaan untuk memperbaiki ekonominya, pun dengan para pengusaha lokal karena Pemkot Balikpapan defisit. Ada proyek Rp70 triliun dari APBN di Balikpapan, sayang sekali warga dan pengusaha lokal belum diajak bersama-sama," beber Daniel Rigan yang juga Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Balikpapan. 
"Kami bukan orang jalanan, semua terkoodinir dan murni meneruskan aspirasi warga. Karena  aliansi sudah ada tim investigasi mengenai proyek Pertamina pun masalah-masalah kota lainnya. Kami juga ada Lembaga Bantuan Hukum (LBH),  jadi ini adalah perjuangan untuk rakyat. Warga kota jangan hanya jadi penonton, aturannya jelas ada Keppres mengenai setiap proyek APBN di suatu daerah, ini yang kami tuntut. Jadi diharapkan ada transparansi," seru Daniel Rigan yang mengaku, aliansi pun membuka diri untuk diskusi dengan pihak manapun, demi keadilan bagi warga kota. 
Lanjut Daniel Rigan, pihaknya juga akan koordinasi dengan Polres Balikpapan terkait rencana aksi pada Kamis (8/6/2017) mendatang di Pertamina Balikpapan.

 "Kapolres adalah pembina kami, kami juga koordinasi. Kami pun ada rencana mengirim surat ke Presiden Jokowi akan kondisi ini. Keppres mengenai proyek APBN di suatu daerah yang dikerjakan BUMN, adalah 60 : 40. Presiden pun memperhatikan warga lokal dan pengusaha lokal. Ini yang kami tuntut untuk warga Balikpapan," beber dia. 
Bahkan dia menyayangkan, dari pengamatan pihaknya proyek ABPD pun juga diambil BUMN, padahal banyak pengusaha lokal yang mampu dan sudah biasa mengerjakannya.  

"Terkait hak warga dalam proyek perluasan kilang, dari aliansi jika tidak ada respon positif Pertamina, maka kami mendorong hal ini untuk dipansuskan. Kami mengadu ke DPRD, Bapak-bapak di Dewan adalah wakil kami, jadi supaya semua jelas, jika tidak ada perhatian kami dorong untuk dibentuk Pansus di DPRD," urai Daniel Rigan. 
"Ada beberapa hal yang aliansi soroti yaitu masalah tenaga kerja bagi warga lokal, peran pengusaha lokal, masalah lingkungan dan juga regulasi dimana berdasar Keppres ada hak untuk masyarakat dan pengusaha lokal," kata dia. 
"Kami menilai, pengusaha lokal pun mampu untuk proyek di Pertamina. Balikpapan adalah kota minyak dari dulu, jadi hal biasa untuk migas. Perlu sistem join operation (JO) dengan pengusaha lokal, dimana leader adalah main contractor semisal dari BUMN. Dengan sistem JO, pengusaha dan warga lokal mendapat peran yang baik,".

Untuk masalah lingkungan, lanjut dia, seharusnya Pertamina menyiapkan lahan baru untuk dijadikan hutan kota. "Kemana monyet dan keanekaragaman hayati lainnya setelah hutan  dibabat?  Harusnya dicarikan lahan baru, dan itu dihutankan kembali," tegas Daniel Rigan. (tim kk)

Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

SPACE AVAILABLE

POPULER

INFO LOWONGAN KERJA

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN

INFO CUACA KALTIM