Minta Informasi
Tentang Pelaksanaan Pembangunan di Daerah
PENAJAM,KABARKALTIM.CO.ID,- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar
kembali mengumpulkan seluruh pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab PPU. Diawal
sambutannya, mantan DPR RI ini mengumpulkan bawahannya dalam rangka memperoleh
berbagai informasi tentang pelaksanaan pembangunan diwilayahnya masing-masing.
“Melalui rapat
koordinasi ini, kami ingin mengumpulkan seluruh informasi tentang pembangunan
diseluruh wilayah kabupaten PPU, “ungkap Yusran Aspar, Kamis, (15/12) beberapa
waktu lalu.
Salah satunya
kepada seluruh camat yang hadir, Yusran aspar menegaskan agar lebih aktif dalam
melakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan
daerahnya masing-masing. Menurutnya, saat ini seluruh kecamatan telah
dilengkapi dengan masing-masing UPT PU kecamatan yang memang dibentuk untuk
pelaksanaan pembangunan di seluruh desa, kelurahan hingga kecamatan.
“Tinggal
bagaimana masing-masing camat harus
kreatif dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Satu contoh, jika di
daerahnya masih ditemui jalan-jalan memerlukan perbaikan, seorang camat harus
bisa inisiatif dengan memanfaatkan fasilitas UPT PU yang ada, “bebernya.
Dikatakan
Yusran Aspar, kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami kesulitan. Bahkan
bukan hanya PPU saja kata dia, melainkan hampir seluruh daerah di Kaltim juga mengalami
defisit anggaran yang sama. Salah
satunya disebapkan karena banyaknya sumber-sumber kegiatan yang telah
dianggarkan harus dipangkas dari pusat.
“Kita masih
bersyukut memiliki UPT PU dimasing-masing kecamatan. Melalui UPT PU ini bahkan
kita mampu menghemat anggaran daerah hingga ratusan milyar pertahun untuk
pembangunan di daerah, “tambahnya.
Dalam
kesempatan ini Yusran Aspar juga membahas tentang adanya isu-isu yang
menyebutkan bahwa kecamatan sepaku akan melakukan pemekaran wilayah. Dirinya
mengatakan bahwa dalam kondisi keuangan daerah yang sebagian besar dialami
daerah di kaltim jangan sampai ide atau gagasan tersebut pada akhirnya hanya
menyusahkan masyaakat.
“Kabupaten
Kutai Kartanegara yang dulu perna
memiliki APBD hingga 7 Triliun saja kini mengalami kesulitan anggaran,
apalagi suatu daerah yang tidak memiliki sumber pendapatan besar. Jangan sampai
langkah ini hanya menyulitkan masyarakat itu sendiri, “pungkasnya.(Humas6)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar