Yusran Aspar : Jadikan Keberagaman sebagai Kekuatan, Bukan Pesaing

Yusran memberikan kenang-kenangan untuk Mahyudin (haru/kk)

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Bupati Penajam Paser Utara menghadiri Sosialisasi Empat Pilar yang diselenggarakan MPR RI bekerja sama dengan DPD KNPI Kabupaten Penajam Paser Utara atau PPU, di gedung Graha Pemuda Km 9 Kabupaten Kabupaten PPU, Kamis (29/9/2016). Acara diikuti sekitar 300 pemuda dan pelajar, tampak hadir Wakil Ketua MPR Mahyudin,  anggota DPR RI Hetifah (Fraksi Partai Golkar), H Mohammad Mirza (Kelompok DPD), dan Agathie Suli (Fraksi Partai Golkar).  

Pada kesempatan itu, Yusran Aspar menyampaikan kondisi keuangan saat ini cukup sulit,  kesulitan ini rata-rata dialami semua Pemerintah Daerah bukan hanya PPU tetapi Kalimantan Timur pada umumnya, masih ada atau kena resonalisasi, ia mengatakan pihaknya mengendalikan keuangan APBD secara ketat.

 

"Honor akan kami kurangi sesuai kebutuhan, pengawai kami terlalu banyak dan harus diresonalisasi, kami bukannya tidak perduli tetapi keadaan memaksakan untuk menjadi seperti keadaan ini," kata Yusran.  

Terkait Empat Pilar, Yusran mengimbau sebaiknya dapat dilakukan lebih awal, masalah ada di kehidupan berbangsa karena mencegah lebih baik daripada mengatasi, demi timbulnya suatu hal yang tidak diinginkan karena kurangnya memahami berbangsa dan bernegara, maka ia ingin menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan pesaing. 

Sementara itu Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengatakan bahwa Empat Pilar sangat penting bagi negara. Semua tantangan kebangsaan itu, menurut Mahyudin, bisa diatasi dengan Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). 

"Konsensus dasar ini menjadi perekat bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia ini tetap utuh," kata Mahyudin. 

"Empat Pilar adalah alat pelekat erat bangsa kita untuk bangsa ini, paham radikali muncul dari kurangnya pamahaman agama atau bepikir sempit sehingga muncul radikalisme," tambahnya. 

Pemimpin dan tokoh bangsa agar sudah tidak lagi berpikir bagaimana mencari uang. Pemimpin dan tokoh bangsa harus berpikir bagaimana membangun bangsa dan negara, beberapa tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia. Salah satunya kurangnya keteladanan sebagai pemimpin dan tokoh bangsa.  

Dia mencontohkan KPK menangkap kepala daerah bahkan salah satu ketua lembaga negara. "Pemimpin atau tokoh bangsa jangan lagi berpikir mencari uang. Akhirnya bisa melakukan tindak pidana korupsi. Pemimpin dan tokoh bangsa harus berpikir sebagai negarawan," lanjutnya. 

Kurangnya keteladanan dan contoh dari pemimpin. Kalau menjadi pejabat publik harus mengetahui tugasnya, yaitu berpikir untuk bangsa dan negara. 

Tantangan lainnya, munculnya paham-paham radikalisme dan terorisme, pengabaian kepentingan daerah dan munculnya fanatisme daerah, sehingga muncul daerah yang ingin merdeka.Indonesia harus menghadapi tantangan kebangsaan dari eksternal, yaitu tantangan globalisasi yang menggerus nilai-nilai luhur bangsa. (*/hmd)

Baca Juga :