Rabu, 12 Oktober 2016

SMI Paparkan Pinjaman Daerah


Defisit Anggaran, PPU akan Lakukan Pinjaman


PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Mustaqim MZ  menerima kunjungan  jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dan mitranya yang merupakan perwakilan Bank Dunia (World Bank) terkait program regional infrastrukture Development Fund (RIDF) dalam rangka pemaparan terkait administrasi dan pengelolaan pinjaman daerah di Kabupaten PPU, Rabu (11/10/2016). 

PT SMI adalah sebuah perusahaan pelat merah atau badan usaha milik negara yang ditunjuk Kementerian Keuangan langsung untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah melalui pinjaman dengan sistem bunga yang sangat rendah. 


Sejak digulirkannya dana pinjaman dari perusahaan negara ini beberapa waktu lalu, terbukti sejumlah daerah di Kaltim telah mengajukan pinjaman kepada perusahaan ini. Termasuk Kabupaten PPU yang saat ini sedang berencana melakukan pinjaman.

Dikatakan Mustaqim dalam kesempatan itu bahwa APBD 2016 Kabupaten PPU saat ini mengalami defisit hingga sekitar Rp300 miliar lebih Hal ini seiring menurunnya dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat. Dampaknya kata dia, berbagai pelaksanaan pembangunan hingga saat ini masih harus membutuhkan dana pembangunan untuk penyelesaiannya. 

“Peminjaman dana itu merupakan salah satu alternatif yang perlu diambil pemerintah daerah untuk menutupi pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan,“ terang Mustaqim usai kegiatan ini.

Sementara itu menurut Kepala Dinas PU Kabupaten PPU, Alimuddin, mengatakan bahwa  perwakilan PT MSI beberapa waktu lalu juga telah meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten PPU untuk memastikan proyek mana saja yang layak mendapat pembiayaan. 

Selain itu, PT SMI juga meminta penjelasan atau gambaran proyek pembangunan infrastruktur yang akan maupun sudah dikerjakan tersebut di wilayah PPU.

"Tahun ini Pemkab PPU mengalami defisit, sehingga berencana mengajukan pinjaman dana untuk membiayai pembangunan," jelas Alimuddin. 

Untuk mendapatkan pinjaman pembiayaan itu, lanjut Alimuddin, Pemkab PPU harus menyiapkan beberapa persyaratan, di antaranya studi kelayakan, kajian sosial ekonomi serta kajian fisik proyek.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas Kabag. Pembangunan Sekretariat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, mengatakan pemerintah daerah akan mengajukan pinjaman dana sekitar Rp500 juta kepada pihak swasta, karena anggaran daerah pada tahun ini mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk membiayai sejumlah proyek.

Proyek pembangunan infrastruktur yang diajukan melalui pendanaan pinjaman tersebut, di antaranya akses jalan menuju Kawasan Industri Buluminung, bendungan dan WTP (water treatment plant) Lawelawe serta jalan Jumaiyah di Kelurahan Nipahnipah. (humas6)


Baca Juga :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

NEWS UPDATE

SPACE AVAILABLE

POPULER

INFO LOWONGAN KERJA

JADWAL PENERBANGAN BANDARA SAMS SEPINGGAN BALIKPAPAN

INFO CUACA KALTIM