"Dana Operasional Rp 750 Juta, Sangat Tidak Masuk Akal"

SANGATTA, KABARKALTIM.CO.ID- Kebijakan Pemkab Kutim terkait imbas defisit anggaran 2016 ini dinilai Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Budi Santoso, sangat

Budi Santoso. (bahar sikki/kk)

tidak rasional. Pasalnya, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, Red) yang dipimpinnya mengemban peran penting dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dengan mendorong semangat minat membaca masyarakat. Sehingga, pengembangan perpustakaan bukan hanya di tingkat kabupaten, tapi juga sedang merambah di level kecamatan, dan desa.

“ Alokasi dana operasional Rp 750 juta per tahun untuk tipe B. Itu sangat tidak masuk akal,” kata Budi Santoso ketika ditemui usai menggikuti upacara peringatan HUT TNI ke-71 di halaman Kantor Bupati, Bukit Pelangi, Rabu (5/10/2016).

Kebijakan Bupati Ismunandar dalam menyikapi defisit APBD Kutim 2016 untuk mengalokasikan dana operasioan tiap SKPD tipe A Rp 1 miliar, SKPD tipe B Rp 750 juta, SKPD tipe C Rp 500 juta, dan dana operasional Kasubag Rp 200 juta, mendapat tanggapan serius Budi Santoso. Menurutnya, dengan dana sebesar itu untuk tipe B, khususnya Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  tidak cukup. Apalagi dana tersebut digunakan  juga untuk gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

Oleh karena itu, Pemkab Kutim mesti terus berusaha mencari sumber-sumber pembiayaan untuk merealisasikan pelaksanaan program pembangunan. Karena Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berubah nama dari Badan menjadi Dinas. “Kalau dahulu namanya Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Dengan Perda (Peraturan Daerah, Red) Organisasi yang baru, nanti namanya jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,” jelasnya.

Padahal lanjut Budi, idealnya Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mendapat alokasi dana Rp 40 miliar untuk digunakan membiayai semua program yang telah disusun dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahunan. Tapi kalau negara dililit persoalan keuangan begini, Perpustakaan mau berbuat apa?. (ri)

Baca Juga :