Sekolah 5 Hari, Marjani : Perhatikan Minimnya Transportasi di Pedesaan

Marjani (kiri)

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  tidak mempersoalkan wacana Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang berencana membatasi sekolah hanya di hari Senin hingga Jumat. Namun untuk penerapan kebijakan tersebut, tetapi perlu diperhatikan wilayah pedesaan tentang masih minimnya transportasi jika sore hari dan juga masih harus menunggu instruksi resmi dari kementerian terkait. 

Kepala Disdikpora PPU Marjani menyambut baik wacana dari menteri tentang sekolah lima hari yang mengikuti sistem kepegawaian tetapi ia berharap ini bukan suatu kewajiban nilai positif kebijakan itu untuk memberikan kesempatan kepada keluarga berkumpul bersama di akhir pekan. Harapannya dengan model ini, interaksi antara siswa dengan orang tua bisa terbangun lebih baik lagi. 

“Tidak ada masalah jika kebijakan ini benar-benar akan diterapkan tetapi harus melihat minimimnya transportasi khususnya di pedesaan, jika di kota itu tidak masalah,” kata Marjani di sela-sela rapat paripurna DPRD PPU,  Rabu (14/9/2016). 

Untuk melaksanakan kebijakan sekolah lima hari harus ada instruksi resmi dari kementerian. Sebab adanya petunjuk teknis program itu sangat dibutuhkan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan sistem ini sama seperti sistem kepegawaian yakni 37,5 jam selama 5 hari. 

Pertimbangan lainnya yaitu akan ada biaya tambahan, misalnya biaya makan bagi para siswa yang mengikuti jam pelajaran hingga sore hari. “Tentunya para siswa atau orang tua mereka harus siap dengan biaya makan siang atau sore yang lebih besar dari sekarang,” katanya.

Adanya biaya tambahan, khususnya makan siang atau sore para siswa tersebut, menurutnya, dikhawatirkan justru akan memberatkan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

“Bagi siswa dari keluarga yang mampu mungkin tidak masalah, tapi bagaimana dengan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu? Kalau harus ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan orang tua siswa dari keluarga yang tidak mampu nantimya tentu justru akan memberatkan. Itu yang menjadi pertimbangan utama kami,” imbuh Marjani.

Kendati demikian ia mendukung wacana sekolah lima hari. Namun semuanya diserahkan kepada pihak sekolah yang memiliki otonomi dan perlunya persiapan. Pasalnya, ada sekolah yang merasa waktu lima hari tidak cukup. Untuk itu, marjani mengharapkan, pemerintah tidak memaksakan. "Sekolah harus diberi kebebasan," katanya. (hmd)

Baca Juga :