LSM Kutim Protes Kebijakan Jokowi Soal Pemangkasan Dana Perimbangan Rp 1,4 Triliun

Demonstran orasi. (bahar sikki/kk)

SANGATTA,KABARKALTIM.CO.ID- Atas nama tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni Karang Taruna, Pemuda Kutim (Pekutim), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Kantor Bupati di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, untuk demonstrasi menyampaikan sikap tegas protes kebijakan presiden Joko Widodo (Jakowi) soal pemangkasan dana perimbangan dari pusat yang masuk dalam  batang tubuh APBD Kutim senilai Rp 1,4 triliun dari Rp 3,4 triliun.

Orasi penolakan pemangkasan Rp 1,4 triliun dilangsungkan di teras Kantor Bupati secara bergantian beberapa menit lamanya. Lebih dari lima bentengan spanduk bertulis protes kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan dana pembangunan triliunan rupiah. "Kami protes keras kebijakan sepihak yang dilakukan pemerintah pusat. Seharusnya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah duduk bersama mencari solusi mengatasi masalah keuangan negara. Karena ini berdampak luas terhadap pembangunan di daerah," tantang Ketua Karang Taruna Alim Bahri sekira pukul 10.37 Wita, Senin (15/8/2016).

Usai orasi, para pengunjuk rasa diarahkan untuk dialog dengan pejabat Pemkab Kutim. Dialog mencari solusi dilangsungkan di lantai 2 ruang Arau, Sekretariat Kabupaten Bukit Pelangi. Acara dialog tersebut dibuka Asisten Tata Pemerintahan Sekkab Syafrudin, kemudian dilanjutkan Asisten Administrasi Sekkab Edward Azran sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) institusi.

"Negara lagi dalam kondisi krisis anggaran. Sehingga negara dihadapkan pada masalah keuangan. ini erat kaitannya dengan ditemukannya sel enegeri baru di beberapa negara

Dialog bahas rasionalisasi anggaran.(bahar sikki/kk)

seperti Amerika, India, dan negara lainnya. Sehingga berdampak terhadap terhadap negara-negara di Asia, termasuk Indonesia," jelas Edward Azran di hadapan pendemo.

Untuk itu, Edward mengajak kepada pengunjuk rasa agar melakukan konsolidasi merangkul semua elemen masyarakat untuk menyatukan sikap berjuang agar pemangkasan angaran tidak sebesar Rp 1,4 triliun. "Bagusnya, aspirasi anda dibuat dalam bentuk tertulis. Ada pointer-pointernya. Biar kita (pemkab Kutim dan LSM, Red) sama-sama berjuang ke pusat menanyakan ini apa yang terjadi sesungguhnya," tukasnya.

Sejatinya, menurut Edward, kalau pemotongan anggaran tidak bisa dihindari. Maka sebaiknya, jangan dilakukan seperti ini. Daerah penghasil jangan dipukul rata dengan pemotongan anggaran seperti daerah bukan penghasil tambang,  minyak dan gas. Karena dampaknya sangat luas. "Memangnya untuk menggali PAD semudah yang diomongkan. Pusat 'kan mendorong peningkatan PAD. Namun peningkatan PAD perlu perangkat hukum dan lainnya," urainya.

Rasionalisasi anggaran kata Edward dialami 547 kabupaten kota se-Indonesia. Dan, Kutim salah satu diantaranya. "Aspirasi yang disampaikan pendemo, semua kami tampung untuk  disampaikan ke bupati," tukasnya.

Sedangkan aktivis GMNI Kutim Alek Bajoe menyatakan, pihaknya siap bersama pejabat Pemkab Kutim mendatangi kantor Kementerian Keuangan RI di Jakarta. Kalau masih merasa perlu LSM Kutim siap bertatap muka langsung dengan Jokowi untuk menyampaikan permasalahan di daerah sebagai dampak rasionalisasi anggaran. (ri)

Baca Juga :