Inilah 2 Opsi Atasi Krisis Keuangan Daerah di PPU

Yusran Aspar saat menyambut kunjungan Presiden Jokowi

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan hanya memiliki dua opsi untuk mengatasi masalah keuangan daerah saat ini. Dua opsi tersebut yakni melakukan pinjam dana dan rasionalisasi atau pembatalan proyek yang sudah masuk dalam rencana anggaran hal ini dikatakan Bupati Penajam Paser Utara, Yusran Aspar kepada kabarkaltim.co.id, Selasa (9/8/2016).

"Dengan defisit anggaran daerah yang terjadi saat ini, tidak dimungkinkan untuk melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang sudah masuk dalam rencana anggaran dan bisa saja pembangunan terhenti atau mangkrak dan berdampak pula pada perekonomian di PPU serta kebutuhan masyarakat seperti bendungan Lawelawe dan sejumlah ruas jalan," ungkap Yusran. 

"Justru jika proyek-proyek tersebut selesai pembangunannya bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat bahkan bisa menambah pendapatan asli daerah  (PAD)," lanjut Yusran. 

Yusran Aspar bersama Awang Faroek

Ia menyebut  kondisi keuangan daerah saat ini merupakan bencana nasional. Dimana hal itu tidak hanya terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Timur akibat menurunnya pendapatan bagi hasil dari sektor migas, tetapi juga dialami oleh daerah non penghasil migas lainnya.

"Kondisi keuangan saat ini merupakan bencana nasional, dan ini tidak hanya terjadi di PPU tetapi terjadi sejumlah kabupaten/kota di Kaltim bahkan di Indonesia akibat menurunnya pendapatan DBH migas dan tentu saja dialami juga oleh daerah non penghasil migas yang lain-nya," tutur dia. 

"Terlebih subsidi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah juga mengalami penurunan secara signifikan. Sehingga dengan kondisi seperti ini, pembangunan infrastruktur khususnya tahun jamak akan tertunda," ujarnya.

Yusran menjelaskan langkah pinjam dana dari pihak ketiga sebesar Rp 1 triliun dengan jangka pembayaran selama lima tahun, dinilainya dapat menjadi solusi mengatasi masalah pembiayaan proyek pembangunan. 

"Kendati demikian, langkah tersebut masih menunggu persetujuan dari pihak legislatif, jika rencana utang kepada pihak ketiga tidak disetujui, maka pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dipastikan akan terhenti," tambahnya. 

Selain itu Yusran menambahkan sebaiknya kepala daerah yang ada di Kaltim dapat bersatu dan bersama-sama mengatasi masalah ini, karena ini merupakan bencana keuangan nasional dan bersama-sama mengusahakan agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan memperbesar nilai bagi hasil migas serta memperbesar DAK sehingga pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena defisit anggaran Kaltim diprediksi terjadi pada 2017 mendatang dengan asumsi APBD Kaltim 2017 hanya sekitar Rp 6,6 triliun. Padahal 2014 lalu, APBD Kaltim mencapai Rp11 triliun. 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten PPU berencana meminjam dana sebesar Rp 1 triliun  untuk pembiayaan 19 proyek multiyears untuk tahun pengerjaan 2016-2018. Namun  usulan tersebut diperkirakan mendapat penolakan dari DPRD yang menilai, pembayaran cicilan sebesar Rp 250 miliar setahun dalam jangka waktu lima tahun akan menambah beban keuangan daerah, di tengah merosotnya pendapatan saat ini. (*/hmd)

Baca Juga :