SANGATTA.KABARKALTIM.CO.ID-
Bentuk keseriusan pemerintah mengatasi kelangkaan listrik belum terpecahkan
sebagaimana harapan banyak pihak. Buktinya, wilayah Kabupaten Kutai Timur
(Kutim), provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai daerah lumbung energi
batubara, dan minyak hingga kini masih dihadapkan pada kondisi kurangnya
pasokan listrik. Khususnya di pusat perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta
sambungan listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara, Red) belum dirasakan
manfaatnya bagi ribuan aparatur serta warga yang bermukim di kisaran kawasan bangunan
elit tersebut. Akibatnya, layanan administrasi publik tergangggu.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi dipimpin Wakil
Bupati Kasmidi Bulang di ruang Meranti, kantornya, Bukit Pelangi, Senin
(18/7/2016).
Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) Yanuar mengungkapkan, kondisi layanan administrasi kependudukan
pasca Ramadan belum berjalan normal. Pasalnya, sejak bulan suci Ramadan 1437
H jadwal layanan kependudukan diubah
sementara. Listrik genset usai lebaran idulfitri on pada jam kerja kantor mulai pukul 08.30 Wita. Padahal warga
sudah kumpul menunggu di kantor
Disdukcapil pukul 08.00 Wita. “Disdukcapil belum bisa maksimal beri layanan
lantaran kendala listrik, serta
kurangnya stok belangko kependudukan. Genset listrik yang ada hanya satu
untuk disambutkan ke kantor Disdukcapil,
ke kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, ke Kantor Badan
Ketahanan Pangan, dan ke kantor KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red). Untuk
kebutuhan listrik tiap ruang kerja tak cukup,” bebernya.
Hal serupa juga terjadi di kantor dinas, badan dalam kawasan
pusat perkantoran Bukit Pelangi. Genset listrik untuk kawasan Bukit Pelangi di
dekat bundaran pesawat belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan listrik demi
kelancaran layanan administrasi di kabupaten yang beranjak usia 17 tahun.
Solusi sementara, kantor dinas atau
badan diadakan pemutusan aliran arus bergiliran.
“Ini, potensi masalah besar. Kalau pemadaman bergiliran. Kalau tiba-tiba SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah,Red) sangat memerlukan arus listrik untuk
pelayanan ke masyarakat, dan pada saat yang bersamaan SKPD itu dapat giliran
byar pet. Wah, ini bisa tambah
kacau,” jelas Kasmidi Bulang di hadapan
pejabat teras Kutim.
Wabup Kutim menginstruksikan kepada pihak Dinas
Pertambangan, Bagian Perlengkapan Setkab dan SKPD terkait untuk segera
melakukan inventarisasi berapa daya listrik yang diperlukan masing-masing SKPD
di dalam kawasan pusat perkantoran Bukit Pelangi. Juga sambungan listrik genset
Bukit Pelangi yang dipakai warga sebaiknya ditertibkan. Satpol PP segera tertibkan itu. “Bagaimana
itu. Warga yang mengambil arus dari genset Bukit Pelangi. Saya dengar, ada
warga kena iuran bulangan. Tapi saya belum tahu uangnya kemana,” kata Kasmidi
Bulang.
Masalah klasik yang
berlangsung belasan tahun ini, sudah berbagai upaya dilakukan pemerintah
kabupaten. Namun, soal langkanya listrik masih terjadi. Pengadaan genset untuk
listrik tidak memecahkan persoalan. Genset di dekat bundaran pesawat
menghabiskan dana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) miliaran rupiah untuk pembelian bahan bakar solar. Daya
listriknya terbatas, sementara kebutuhan listrik lebih besar. Sehingga SKPD
terkait berupaya mengatasi hal tersebut dengan cara menyediakan genset mini
untuk khusus satu SKPD. Tapi, lagi-lagi belum tuntaskan masalah. SKPD terkait
kesulitan dalam mengadakan BBM.
“Kami sudah punya genset sendiri di masing- masing kantor.
Cuma kendalanya, soal biaya bahan bakarnya. Dari mana uangnya. Tidak ada dalam
mata anggaran untuk dana pembelian solar. Apalagi, dampak rasionalisasi
anggaran sangat signifikan terhadap progres kerja kedepan,” keluh beberapa
pimpinan SKPD lingkup pemkab Kutim.
Sesungguhnya, rencana mengatasi kelangkaan listrik di Kutim
sejak dahulu sering digembar gemborkan
bupati. Bahkan peresmian peletakan batu pertama sudah dilakukan Awang
Faroek Ishak sejak menjabat bupati Kutim. Namun, semua gagal. Peletakan batu
pertama dengan menyembelih sapi jantan yang berlokasi
tidak jauh dari Makodim 0909 Sangatta, gagal lantaran soal lahan, serta
disebut-sebutkan ada oknum pejabat minta jatah pada investor. “Ini belum
operasi. Baru pada tahap kerja awal perencanaan. Tapi sudah ada minta dibantu
karena anaknya katanya sekolah di luar negeri,” aku investor yang enggan
ditulis namanya.
Begitu pula Pembangkit Listirk Tenaga Gas Batubara (PLTGB)
di Kabo Jaya, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara hingga kini peralatan
mesinnya, ada sudah menjadi besi tua. Dan, ada pula yang sudah hilang dicuri.
Lantaran proyek besar itu tersangkut kasus korupsi. Padahal sewaktu peletakan
batu pertama ditarget 2009 silam, PLTGB sudah berfungsi. Namun hingga berita
ini ditulis masalah PLTGB Kabo Jaya
terkesan tidur pulas. (ri)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar