Dishbudpar Kominfo PPU Tertibkan BTS Tak Berizin

Adi Irawan

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur akan menertibkan menara Base Transceiver Station (BTS) milik operator telekomunikasi  yang tidak dilengkapi dengan izin resmi. 

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara, (Dishubudpar Kominfo) Penajam Paser Utara (PPU) Adi Irawan, sebelum membangun menara BTS telekomunikasi pihak operator harus memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo. 

"Pihak operator harus memiliki izin atau surat rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Kominfo," kata Adi Irawan. 

"Selanjutnya  izin prinsip hingga analisis dampak lingkungan atau amdal dan IMB juga harus diperoleh sebelum pembangunan tower dilakukan," lanjut Adi. 

Selain itu  pembangunan menara BTS juga harus mendapat rekomendasi dari warga sekitar, Jika seluruh persyaratan izin tersebut sudah dilengkapi maka Dinas Perhubungan akan mengeluarkan izin operasional kepada operator seluler. 

Ia menjelaskan sejauh ini pihaknya baru menemukan satu menara BTS yang izinya belum lengkap. 

"Kami menemukan satu menara BTS yang izinnya belum lengkap dan menara BTS tersebut berada di kelurahan gunung seteleng tersebut dan tidak dilengkapi izin prinsip dan izin mendirikan bangunan atau IMB," tutur Adi. 

Hal ini melanggar peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang menara telekomunikasi. Adi menyebutkan  ada dua sanksi yang akan dijatuhkan kepada operator seluler yang tidak memiliki izin resmi yakni denda maksimal atau pembongkaran. 

"Dikarenakan melanggar peraturan daerah maka ada dua sanksi yang akan dijatuhkan kepeda operator seluler yang tidak memiliki izin resmi tersebut yaitu denda maksimal atau pembongkaran," ujar Adi. 

Meski demikian ke depan pihaknya mengharapkan operator seluler terlebih dulu mengurus izin resmi sebelum melakukan pembangunan menara BTS.  (hmd)

Baca Juga :