Terhambatnya Proyek Kereta Api Borneo, Wakidi : Kami Temui Pemerintah Pusat

Wakidi

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID- Terhambatnya proses pembangunan kereta api Borneo dan Techno Park, membuat anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi akan menemui Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat ini. Hal ini dikatakan Wakidi kepada kabarkaltim.co.id saat ditemui di gedung DPRD PPU, Selasa (24/05/2016). 

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan, pihaknya berinisiatif ke Pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM agar regulasi yang menghambat proses pembangunan dapat cepat diubah. 

Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api penghubung antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur yang mencapai Rp 72 triliun tersebut. 

"Terkait masalah ini kami akan ke pemerintah Pusat dan Kementerian Hukum dan HAM supaya masalah ini cepat selesai ," ungkap Wakidi. 

"Pasalnya selama ini infrastruktur penunjang pembangunan kereta api Borneo yang diminta oleh Pemerintah Pusat kepada investor perusahaan kereta api Rusia RZD (Russian Railways) Vladimir Yakunin belum terpenuhi,".

Untuk itu dirinya menilai perlu adanya dukungan dari DPR Pusat maupun Pemerintah RI untuk mendorong diubahnya regulasi tentang perkeretaapian, sehingga proyek yang senilai Rp 72 triliun tersebut dapat segera dilanjutkan. 

"Kami perlu mendorong dari teman-teman Dewan Pusat untuk perubahan regulasi dari Pemerintah pusat baik itu Presiden Jokowi maupun Kementerian yang terkait," urai Wakidi. 

Di sisi lain Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar saat ditemui kabarkaltim.co.id di waktu yang sama menilai hingga saat ini proses pembangunan kereta api Borneo tetap berjalan meski prosesnya masih sebatas pembebasan lahan, perencanaan frase jalan dan survei.

"Itu pekerjaan besar bukan perkerjaan seperti membuat pisang goreng atau roti," ungkap Yusran. "Perlu pembebasan lahan, perlu survei dan perencanaan frase jalan, namanya pengusaha tentu tidak mau rugi," lanjut Yusran.  

Sementara Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak baru-baru ini ke Rusia,  menegaskan,  itu tidak stagnan masih berproses dan masih penggantian di menajemen.

Selain itu, proses pergantian menajemen oleh investor Rusia serta belum adanya perubahan regulasi dinilai juga menjadi faktor lambannya pembangunan. 

Dengan kondisi tersebut proyek pembangunan rel kereta sepanjang 900 kilometer ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu lima tahun dan diperkirakan akan mundur, tetapi kita berharap proyek tersebut selesai tepat waktu. 

Kendati demikian Yusran Aspar berharap Pemerintah Pusat segera merubah aturan terkait perkeretaapian yang menghambat proses pembangunan,sehingga proyek kereta api pertama di Kalimantan Timur dapat rampung tepat waktu. (hmd)

Baca Juga :