TP4D Dibentuk Cegah Korupsi

SANGATTA,KABARKALTIM.CO.ID-  Guna mengoptimalkan serapan anggaran pembangunan agar tidak terjadi  penyimpangan hukum maka Dinas Pekerjaan Umum

Pembukaan sosialisasi TP4D di Hotel Royal Victoria Sangatta.

Kabupaten Kutaia Timur ( DPU Kutim) menjalin kerjasama Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksanaan Negeri Sangatta.  Sosialisasi penyamaan persepsi dalam upaya mencegah korupsi di lingkup  internal DPU Kutim dilangsungkan di ruang Eksekutif Room Hotel Royal Vicotoria, Sangatta, Selasa ( 10/5/2016).

Ketua TP4D  Reza menegaskan, korupsi itu adalah apabila dalam kegiatan timbul kerugian negara. Oleh karena itu, TP4D mengemban peran penting dalam upaya mencegah aparat  melakukan tindakan korupsi. Tujuan TP4D dibentuk berdasar Peraturan Presdien Nomor 3 Tahun 2016 adalah mendorong percepatan pembangunan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

.

Memang secara kualitatif dan kuantitatif, kejaksanaan  belum maksimal dalam  tugaasnya. Namun, dibalik keterbatasan pihak kejaksaan terus berupaya berperan aktif dalam memajukan pembangunan di daerah ini. Ada hambatan sehingga serapan anggaran biasa kurang dalam tahun anggaran. Itu terjadi karena aparatur terkait  merasa khawatir, merasa takut dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, seperti proses lelang proyek. 

“Kejaksaan bukan mencari lawan, tapi kejaksanaan mencari kawan atau adalah sahabat. Bila ada hal yang perlu dibicarakan, sering-seringlah jalan ke kantor Kejari Sangatta. Jangan nanti datang di kantor Kejari kalau terima surat panggilan,” harap Reza dalam sosialisasi.

Wakil Ketua TP4D Muhammad Iqbal mengungkapkan, di Banten sana 2015 terjadi serapan anggaran hanya 30 persen. Ini karena pejabatnya banyak merasa takut dalam melaksanakan pembangunan. “Saya kira tidak perlu takut. Selama itu sesuai aturan jalan saja. Kami tidak bermaksud mencampuri urusan rumat tangga orang. Tapi ini hanya semata-mata berkaitan dengan tugas kami,” jelasnya.

Karena TP4D itu dibentuk bertujuan menggalang agar pejabat tidak rau-ragu dalam mengambil langkah tepat dan benar. Juga TP4D dibentuk demi terwujudnya birokrasi bagi percepatan pembangunan. Agar daya serap anggaran terhitung Oktober tiap tahun bisa di atas 80 persen. Dan demi terciptanya iklim inevstasi, serta supremasi hukum di lini pencegahan. Untuk itu, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Angarran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hingga penerima barang tidak perlu takut dipenjara dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya, Sekeratris DPU Kutim Joko Sutikno mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar agar para aparatur yang bertugas di DPU Kutim mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga target capaian pembangunan bisa tuntas sesuai apa yang telah direncanakan. Untuk itu, semua peserta sosialisasi hendaknya mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Dan, ilmu yang diperoleh dalam pertemuan dalam diamalkan. (bahar sikki)

Baca Juga :