PBB-P2 Dikelola Daerah, Berdampak Positif bagi PAD

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID-Bertempat di lantai 3 gedung DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (17/3/20160 diadakan rapat membahas keterlibatan Ketua RT dalam penugasan pendataan pemuktakhiran PBB-P2, IMB dan NJOP-P2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD PPU Fadliansyah, dihadiri oleh kepala Dispenda Penajam Paser Utara Drs Tur Wahyu Sutrino, MSi, Camat, Lurah dan Kades se-PPU.

Ketua Komisi 1 DPRD PPU Fadliansyah mengatakan, :"Kami akan melibatkan rukun tetangga, dalam pelatihan petugas pendataan pemuktahiran PBB-P2, IMB dan NJOP-P2,".

"Pemerintah perlu memantapkan pengelolaan PBB sektor pedesaan, hotel, sarang burung walet, kos-kosan, kontrakan, rumah tinggal, tanah dan  serta perkantoran. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif dalam pengelolaan PBB sektor P-2 yaitu dengan melibatkan semua pihak terkait," kata Fadliansyah.  

Dia menjelaskan, dengan berlakunya kebijakan pengelolaan PBB-P2, IMB dan NJOP-P2 dikelola oleh daerah akan berdampak banyak pada pendapatan asli daerah (PAD).

"Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita harus mampu mengelola pajak bumi dan bangunan harus dapat kita kelola dengan baik terutama bagi kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bekerja dengan baik," tutur Fadliansyah.

Sementara Tur Wahyu Sutrino menjelaskan  pemeliharaan basis data yang selalu ter-update diperlukan sesuai dengan perkembangan di lapangan. Dengan adanya data-data yang sesuai dengan perkembangan keadaan akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan seringkali perubahan data terlambat dilakukan sehingga orang menjadi enggan membayar pajak oleh karena tanah ataupun bangunan telah beralih kepemilikan sementara data pajak belum dilakukan perubahan.

Dikatakan Tur Wahyu Sutrino dengan hal tersebut dibutuhkan pemutakhiran data PBB P2,IMB dan NJOP P2 tahun 2016 ini untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan.

"Yang mana untuk pemutakhiran data ini diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah yang secara potensi dapat ditingkatkan," katanya.

Dengan adanya hasil pemutakhiran data diharapkan pengelolaan pajak Bumi dan Bangunan dapat maksimal masuk kekas daerah sehingga penggalian potensi dan pemberian layanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Sangat dipahami bahwa kegiatan pengelolaan pajak ini adalah tugas kita semua khususnya para camat,lurah dan kades  sehingga diperlukan peran ketua RT dalam pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas untuk dapat memaksimalkan proses pembimbingan terutama berkaitan dengan bagaimana teknis pendataan terhadap objek-objek pajak PBB di lapangan.

"Kita harapkan dari kegiatan ini nantinya dapat menghasilkan gambaran awal tentang bagaimana model pelaksanaan yang ideal di lapangan terutama terkait dengan struktur kerja agar menjadi bahan referensi bagi Pemerintah dalam upaya pengoptimalan dalam menentukan target penerimaan PBB P2,IMB dan NJOP P2," kata Tur Wahyu Sutrino.  (hmd)

Baca Juga :