JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi warganya. Data terbaru menunjukan terdapat 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi menjadi salah satu solusi mendasar dalam mengatasi krisis perumahan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aksesibilitas dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat memperluas peluang lapangan kerja yang secara langsung berdampak pada kemampuan warga untuk memiliki rumah. "Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan sejumlah program strategis, seperti Program 3 Juta Rumah, sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Program ini bertujuan untuk membangun rumah yang layak huni dengan harga terjangkau, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-17 dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini
menjelaskan, dengan populasi warga negara Indonesia yang terus
bertambah, jumlah kebutuhan rumah pun akan meningkat. Proyeksi Badan
Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai
319 juta jiwa pada tahun 2045. Apabila persoalan perumahan tidak
ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi
krisis kemanusiaan yang lebih besar.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rumah yang tidak layak huni sering
kali berkolerasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko
kesehatan dan pada gilirannya menghambat perkembangan sumber daya
manusia. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengembangan
kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan
pelatihan keterampilan, akan membangun masyarakat yang lebih produktif
dan inovatif.
"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang
terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas
pendidikan dan layanan kesehatan. Hal ini tidak hanya relevan bagi
generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan
dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," pungkas
Bamsoet. (*/kg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar