APBD Kutim Rp 14 Triliun, hingga November 2024 Terealisasi Baru Capai 48 Persen

 

RADALOK : Pejabat Pemkab Kutim saat ikut Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Pembanguna, 2024 (BAHAR SIKKI/KI)

KABARINDONESIA.CO.ID- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur  Provinsi Kalimantan Timur  (APBD Kab. Kutim, Prov, Kaltim) 2024 terbilang wow, yakni sebesar Rp 14 triliun. Namun hingga November realisasi pembangunan fisik mencapai 67,5 persen, sementara realisasi keuangan mencapai 48 persen. Hal ini terungkap dalam Rapat Pengendalian Operasional  ke-5 triwulan IV yang dimotori Bagian Administrasi  Pembangunan Sekretariat Kabupaten  Kutai Timur di ruang Akasia, Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (28/11/2024).

Didengar para pejabat perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekkab Rizali Hadi menegaskan, tersisa kurun waktu dua pekan lagi untuk menyelesaikan seluruh agenda pembangunan tahun ini, baik itu bangunan fisik maupun belanja keuangan.

Sesuai aturan persis pukul 23,00 Wita pada 15 Desember 2024 tidak ada lagi transaksi. Sudah selesai  sudah tutup buku terkait laporan kegiatan pembangunan dalam kurun satu tahun terakhir ini. Jadi kegiatan fisik yang bisa dilanjutkan, silahkan. Begitu pula, untuk belanja keuangan segera dicairkan setelah terpenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan dipaksakan untuk mencapai target. Lebih baik ada silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran daripada nanti timbulkan masalah hukum,” tandas Rizali Hadi.

Pejabat Pemkab Kutim tidak mau menyusul salah  seorang kepala dinas yang dibebastugaskan lantaran  berurusan dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk itu,  sisa waktu kedepan digunakan sebaik-baiknya dengan cara rajin koordinasi, konsolidasi dan berkomunikasi kepada para pihak demi suksesnya pembangunan tahunan yang telah direncanakan.

“Jangan sampai sudah dipanggil masih tidak mau hadir. Kalau tidak hadir bagaimana kita tahu kegiatannya. Sampaikan masalahnya ,biar bisa dimediasi,” ajak Sekkab Kutim dengan serius. "Mari galakkan semangat gotong royong menyelesaikan tugas-tugas negara. Bagi pejabat SKPD (Pejabat Teknis Kegiatan Daerah, Red)  tidak boleh melakukan perjalanan dinas  luar daerah kalau itu tidak begitu penting. Periksa absen, jangan direkayasa. Terus terang saya prihatin,” ucap Rizali Hadi.

Selanjutnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab  Insan Bowo Asmoro menyebutkan,  masih ada beberapa OPD yang realisasi fisik dan keuangan ditandai warna merah, seperti Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutim. Yang warna biru yakni Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bagian Hukum Setkab. Sementara yang lain, ada yang ditandai warna hijau dan warna kuning.

Dalam 10 tahap terhitung Februari sampai November kata Insan Bowo, sudah cair Rp 4 triliun untuk membiayai 8 ribu paket proyek, dan masih ada 2.000 paket yang belum dibayar senilai Rp 1 triliun lebih. Mudah-mudahan realisasi pembangunan fisik dan keuangan bisa tercapai 80 persen lebih  di ujung tahun ini. (*)

Editor : Bahar Sikki

 

 

Baca Juga :