Pengamat Nilai Walikota dan DPRD Tak Serius Bahas Jabatan Wawali Balikpapan

Hery Sunaryo

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID - Sudah hampir dua tahun lebih pemerintah Walikota Balikpapan tidak memiliki Wakil Walikota. Rahmad Madsúd selaku Walikota Balikpapan menurut beberapa pihak, cukup keteteran dalam menjalankan pembangunan Kota Balikpapan. Kota yang berslogan Madinatul Iman dan layak huni terasa jauh panggang dari api. 

Hal ini dapat dirasakan dari kemacetan tiap hari, pengisian jabatan Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang hari ini lantik, baru beberapa hari diganti. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih menjadi permasalahan tiap tahun serta keluhan masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian. 

Komunitas Kafe Baca beberapa waktu silam sudah menyuarakan hal ini. Mengingatkan DPRD dan Walikota Balikpapan agar bisa menuntaskan masalah ini. Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan dipilih oleh masyarakat sepaket. Sehingga ketika wakilnya tidak ada, harapan masyarakat agar segera diisi guna jalannya pemerintahan Balikpapan bisa maksimal dan direalisasikan. 

Walikota bisa berbagi peran dalam melayani masyarakat. Pengamat kebijakan publik Hery Sunaryo, kembali menegaskan dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 menyebutkan, ketika gubernur, wakil gubernur wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati mengundurkan diri, berhenti atau meninggal dunia maka segera dilakukan proses pemilihan melalui rapat paripurna DPRD. 

Hery Sunaryo sebagai warga Kota Balikpapan merasa tersinggung secara moralitas, dari 700 ribu masyarakat Balikpapan, kenapa tidak ada yang mampu mengisi kekosongan jabatan tersebut? 

Atau memang Walikota ingin one man show dalam memerintah kota ini? Padahal jika dicermati, menurut Hery Sunaryo, Walikota saat ini butuh rekan untuk mendukung kinerjanya. Permasalah kota semakin kompleks, keputusan yang diambil terkadang malah blunder dan tak menjawab permasalahan, lebih bermuatan politis. 

“Saya nilai sudah sangat lambat proses penetapan calon wawali ini di DPRD, sehingga kesannya tidak baik di mata masyarakat,” terang Hery Sunaryo. 

Bahkan lembaga DPRD terkesan membiarkan proses ini berlarut-larut. Jika alasan masih ada partai pendukung yang tidak menyampaikan surat dukungannya itu bukan penghambat utama menurutnya. 

Itikad baik dari Legislatif dan Esekutif, mau atau tidak menyelesaikan kekosongan wawali itu sebenarnya yang terjadi. 

“Menurut saya, Walikota dan DPRD memang tak serius menuntaskan ini,” tegasnya. Ditambahkan Hery Sunaryo, alasan tersebut karena Walikota Balikpapan dari Partai Golkar, pemegang kursi terbanyak di DPRD. Ketua DPRD-nya juga dari Golkar. Sehingga tak ada alasan mendasar proses ini berlarut-larut dan tak selesai. "Apalagi hanya ada dua nama yang sudah mengerucut, silakan untuk dilanjutkan," kata dia.  (*/red)

Baca Juga :