Tim berpose di KPB Kaliorang (baharsikki/kk) |
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati mengungkapkan, penyebab mangkraknya pekerjaan proyek Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kaliorang ini karena dahulu ada 2 Dirjen (Direktur Jenderal, Red) yang mengurusi."Mungkin ada miskomunikasi kala itu. Kalau sekarang, hanya ditangani satu Dirjen saja," jelas Aisyah saat kepelosok meninjau lokasi seluas 127 hektare, Senin (1/3/2021).
Dengan adanya satu Dirjen tersebut, Aisyah yakin perubahan nama Kota Terpadu Mandiri (KTM) menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB) mandiri bisa diwujudkan. Tentunya mengharapkan terus ada aliran dukungan dari pihak terkait. termasuk DPR, perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.
KPB ini diklasifikasikan 3 kategori.. Yakni KPB berkembang, KPB mandiri dan KPB daya saing.. Untuk di Kaliorang ini, targetnya adalah KPB mandiri. Mudah-mudahan terealisasi hingga tahun 2024.
Anggota DPR Komisi V Irwan mengaku, mendukung adanya pengembangan KPB. bentuk dukungan riil tahun 2021 pihaknya telah menyetujui penggelontoran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) senilai Rp 2,74 miliar lebih untuk membangunan sarana pendidikan pondok santri Hidayatullah. "Sejatinya infrastruktur jalan dulu dibenahi. Cuma karena permohonan yang kami terima hanya segitu nilainya maka itu saja yang kami aloaksikan," kata Irwan usai aksi tanam bibit pohon tim lainnya.
Komisi V DPR selaku mitra kerja Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sangat mendukung percepatan pembangunan KPB Kaliorang. Yang penting konsep perencanaannya jelas dan meyakinkan dewan. DPR siap mendukung pembangunan KPB sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sekadar diketahui. di KPB Kaliorang ketika tim Ditjen Kementerian Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama anggota DPR RI melihat dari dekat kondisi riil di lapangan. Tampak, sudah berdiri tugu, gedung pos polisi, masjid, gedung pengelola, gapura, jalan raya bersemak, dan 13 ekkor sapi, serta beberapa bangunan fisik lainnya..
Sayangnya, bangunan yang menghabiskan dana tidak sedikit itu, terkesan dibiarkan telantar bertahun-tahun. Sempat kayu semak belukar sudah ada yang lebih tinggi dari atap gedung.
Nah, kata Plt (pelaksana tugas, Red) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sudirman Latif, KPB ini mulai lagi diperhatikan di masa Muhammad Nurdin menjabat Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi. (baharsikki)
.
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar