Jumlah Penduduk Menjadi Kendala Pembentukan DOB Sangkulirang

Tim Unmul foto versama pejabat Kutim. (baharsikki/kk)

KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID- Sesuai kajian awal Universitas Mulawarman (Unmul) terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sangkulirang menghadapi kendala dasar, yakni jumlah penduduknya masih kurang 60.000 dari 140.000 jiwa dalam memenuhi syarat.

“Penduduk dari lima kecamatan per Juli 2019 yang rencana masuk DOB Sangkulirang sebanyak 78.018 jiwa. Berarti jumlah penduduk menjadi kendala pembentukan DOB Sangkulirang,” tandas Ketua Tim Kajian Unmul DR. Muhammad Nur dalam presentasi hasil kajiannya.

Didengar pejabat Pemkab Kutim di ruang Meranti Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin (23/12/2019) Muhammad Nur menyatakan, ada di Kalimantan Selatan hanya berpenduduk 800.000 jiwa, dan itu bisa mendapat persetujuan pemerintah pusat menjadi DOB. 

Karena syarat dasar pembentukan DOB, yakni luas wilayah, batas, cakupan, penduduk, dan usia. Kutim sudah berusia 20 tahun. Syarat pemekaran minimal 7 tahun. Luas Kutim 35.747 kilometer persegi. Syaratnya, minimal luas 11.000 kilometer. Berbatas dengan Berau, Kukar. Selat Makassar dan Bontang. DOB Sangkulirang mencakup lima kecamatan yaitu, Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaubun dan Kaliorang.

“Dari lima syarat dasar pembentukan DOB Sangkulirang, tinggal satu syarat belum terpenuhi. Jadi sangat ideal, kalau Kutim dimekarkan,” harap Muhammad Nur optimistis.

Menyikapi hasil awal kajian Unmul terhadap DOB Sangkulirang, Bupati Ismunandar menyambut baik adanya upaya dalam menyambut Kaltim dipilih sebagai ibukota negara. Soal  jumlah penduduk bisa saja terpenuhi apabila investasi di Kutim berjalan baik. Di Kutim ada perusahaan perkebunan, pertambangan dan sektor lain. Ini semua kalau berjalan normal bisa mengundang tenaga keraj mengaiz rizeki di daerah ini.

“Tentunya tidak melupakan upaya pemekaran Kutai Utara.  Pemekaran Kutara  lebih duluan, dan itu sudah masuk di Menteri Dalam Negeri. Saya pernah menjanjikan alokasi dana Rp 300 miliar guna mendukung percepatan pemekaran Kutara. Namun sampai saat ini (2019) belum juga terealisasi,” kata Ismunandar usai pimpin rapat kordinasi. (baharsikki)

Baca Juga :