Jalan di Kongbeng. (baharsikki/kk) |
KUTIM,
KABARKALTIM, CO.ID- Tiap
tahun Kutim punya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tiga triliun rupiah
lebih. Sebahagian dialokasikan untuk pembangunan proyek fisik. Proyek multiyears (tahun jamak) pekerjaannya banyak stagnan. Di antaranya,
proyek peningkatan Jl. Sidomulyo --Sri Pantun, kongbeng senilai Rp 23,9 miliar
oleh kontraktor PT Mitra Pembangunan Sultra masa kerja 510 hari priode
2017-2019.
“Saya perhatikan kontraktor tidak lagi bekerja di sana.
Ada separuh digali untuk persiapan dipasangi
gorong-gorong. Tapi itu dibiarkan saja. Tumpukan tanahnya mengganggu
kelancaran arus lalulintas. Gimana itu,” tanya Camat Kongbeng Furkani dalam
rapat koordinasi yang dilangsungkan di ruang Meranti, Kantor Bupati Bukit
Pelangi, Senin (5/8/2019).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aswandini Tirta mengaku,
memang banyak proyek multiyears di Kutim yang pekerjaaan tidak lancar.
Lantaran, kontraktor selaku pemenang tender tidak mengerjakan proyek sesuai
kalender kerja.
Dari beberapa proyek tahun jamak di Kutim, pekerjaan
belum ada yang sampai pada tahap 50
persen. Bahkan, pembayaran pekerjaan proyek
multiyears yang dikerjakan kontraktor pemenang tender baru capai 10 persen.
Seperti peningkatan jalan Ring Road Rp 45.9 miliar di Sangatta dikerja PT Dhama
Perdana berupa mengurukan tanah panjang lebih 100 meter. Pekerjaan masjid di
Lapangan Garuda, Sangatta Selatan. Jembatan Telen, dan lainnya.
Jl. Ringroad, Sangatta. (baharsikki/kk) |
Terkait proyek multiyears, Wakil Bupati Kasmidi Bulang
angkat bicara. Menurutnya, bupati Kutim memang pernah mengimbau kepada
kontraktor yang punya uang agar mengerjakan proyek tahun jamak di Kutim.
Kontraktor pemenang tender yang dahulu mengeluarkan biaya pembangunan proyek
yang dimaksud. Setelah tahapan tertentu pekerjaan proyek selesai, baru pemkab
Kutim mengganti membayar biaya proyek sesuai hitung-hitungan pekerjaan yang
sudah dilaksanakan.
“Secara rinci proyek multiyears yang mana saja yang
stagnan. Itu ketahuan dalam rapat koordinasi nanti. Tim akan mengevaluasi. Yang pasti proyek
dibayar sesuai pekerjaan,” tukas wabup Kutim.
Kontraktor proyek multiyears berhenti bekerja dengan alasan terkendala
dana. Kucuran dana proyek dari Pemkab Kutim tidak lancar. Pemkab Kutim selalu
berdalih depisit anggaran. Dan, pejabat tertentu sering melontar rasionalisasi
anggara. “Uang tidak ada. Itu saja alasan-laasan mereka (pejabat pemkab, Red).
Kalau memang dana tidak ada, kenapa diprogramkan proyek multiyears. Logikanya
seperti apa,” beber kontraktor muda yang tidak bersedia namanya ditulis. (baharsikki)
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar