JAKARTA, KABARINDONESIA.CO.ID– Sejumlah tokoh masyarakat madani lintas agama,
suku, dan profesi yang merasa prihatin terhadap wafat dan jatuh sakit massal
para petugas penyelenggara pemilu dan aparat keamanan mendirikan gerakan
bernama Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019. Mereka
menuntut investigasi serius, tuntas, dan transparan.
Tercatat hingga saat ini, ada seratusan tokoh nasional non partisan yang tergabung dalam aliansi ini, di antaranya Din Syamsuddin, Anwar Abbas, Chusnul Mariyah, Busro Muqoddas, Jose Rizal, dan Bahtiar Efendy.
Kepada sejumlah media, Rabu 8 Mei 2019, pagi, pemrakarsa aliansi Prof M Din
Syamsuddin mengatakan, AMP-TKP 2019 terdiri dari tokoh agama, pimpinan
organisasi, akademisi, advokat, dokter, profesional lain, dan aktivis sosial.
“Dukungan masih dibuka,” ucapnya.Tercatat hingga saat ini, ada seratusan tokoh nasional non partisan yang tergabung dalam aliansi ini, di antaranya Din Syamsuddin, Anwar Abbas, Chusnul Mariyah, Busro Muqoddas, Jose Rizal, dan Bahtiar Efendy.
Di bawah ini di-release pernyataan lengkap dari AMP-TKP 2019 berjudul 'Lakukan Investigasi Tuntas', yang diterima media ini, Rabu pagi sebagai berikut.
ALIANSI MASYARAKAT PEDULI TRAGEDI KEMANUSIAAN PEMILU 2019
Lakukan Investigasi Tuntas
Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa
Kami, unsur-unsur masyarakat madani Indonesia lintas agama, suku, dan profesi, bersepakat membentuk Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (disingkat AMP-TKP 2019).
Sebagai wujud kepedulian, dan keprihatinan terhadap Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019, dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut.
1. Kematian 554 orang dan jatuh sakit 3.778 orang pada Pemilu 2019 (per 4 Mei 2019, viva.co.id/05-05-2019), yang terdiri atas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Polisi itu adalah Kejadian Luar Biasa (KLB). Inilah Tragedi Kemanusiaan yang menuntut perhatian, dan keprihatinan kita semua, baik masyarakat maupun (utamanya) Penyelenggara Pemilu, dan Pemerintah.
Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan ini telah menimbulkan citra buruk Indonesia di mata internasional, dan mencederai pelaksanaan Pemilu 2019 yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.
Lemahnya tindakan pencegahan, dan penanganan itu telah menyebabkan korban berjatuhan secara beruntun, masif, dan tragis.
2. Adalah tidak arif apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Pemerintah menyikapi tragedi tersebut sebagai kejadian biasa. Semua pihak berkepentingan dan berkewajiban untuk memastikan adanya sikap yang jauh dari terkesan mengabaikan dan kurang bertanggung jawab.
3. Adalah penting bagi bangsa mengetahui penyebab Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan tersebut untuk menghindari berkembangnya prasangka yang tidak perlu, dan agar tragedi serupa tidak terulang pada masa mendatang.
Maka, atas dasar Sila Kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," kami mendesak dilakukannya investigasi yang bersungguh-sungguh, mendalam, tuntas, transparan, dan berkeadilan.
4. Kami menuntut Penyelenggara Negara untuk secepatnya hadir memberikan respons positif yang nyata terhadap Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan tersebut melalui Tim Pencari Fakta yang dibentuk dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat madani.
5. Kami meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan atas kemungkinan telah terjadi pelanggaran HAM dalam Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan pada Pemilu 2019.
6. Kami mengajak segenap elemen masyarakat madani yang cinta keadilan, dan kebenaran, serta peduli kemanusiaan, untuk bersama-sama melalui AMP-TKP 2019 ikut menanggulangi Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 ini secara tuntas.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt meridhai langkah kita.
Wassalam,
Baca Juga :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar