Hardiknas 2017, Muhaimin : Diharapkan Moratorium Dicabut

Balikpapan Masih Kekurangan 200 Guru SD

Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan 

BALIKPAPAN, KABARKALTIM.CO.ID-Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional 2017 di Kota Balikpapan, |pengisian acara murni swadaya dari masing-masing pengisi, seperti marching band sekolah multi swadaya mereka, 300 penari PAUD juga murni dari mereka mulai dari latihan, asesoris maupun pakaian. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Ir Muhaimin MT, saat wawancara dengan para wartawan setelah acara  di lapangan SPN, Selasa (2/05/2017). 

"Kita berharap dengan momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2017 yang temanya, percepatan pemerataan untuk pendidikan yang berkualitas, mudah-mudahan agar melalui pemerintah pusat,  moratorium agar dicabut, terutama untuk penerimaan CPNS, karena kita saat ini sangat kekurangan tenaga guru pengajar. Yang tentunya berdampak terhadap penurunan kualitas pendidikan,” tegas Muhaimin. 

"Mudah-mudahan momen ini juga menjadi awal yang baik lagi agar anak-anak didik Balikpapan khusunya generasi mampu berbicara prestasi baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional,”. 

Menurut Muhaimin, anak-anak diharapkan bukan hanya mengejar pendidikan masalah akademik, tapi juga bagaimana menanamkan pendidikan yang berwawasan lingkungan, dan bagaimana menanamkan karakter anak supaya mencintai lingkungan.

"Jadikan sekolah yang bersih dan sehat, ini juga kita lakukan baik itu internal, baik itu kerja sama beberapa pihak perusahaan maupun donatur,” ujarnya. 

Kembali Muhaimin menjelaskan, pihaknya masih kekurangan guru SD sekitar 200 orang dan SMP 60 orang. "Kita harapkan mudah-mudahan moratorium dicabut dan kekurangan tersebut dapat diatasi,". 

Disingung oleh awak media mengenai demo SMA/SMK di provinsi, menurutnya, karena itu kewenangan mereka  setelah diambil alih dan belum ada kejelasan, mengenai insentif maupun gaji-gaji mereka selama 4 bulan. 

"Jadi saya rasa hak para guru ingin menyampaikan aspirasinya. Jangan sampai juga guru dituntut tanggung jawab saja, tapi juga hak-hak guru sebagaimana tidak dipenuhi oleh pemerintah, mudha-mudahan pemerintah provinsi bisa secepatnya menyelesaikan masalah ini,” harap Muhaimin. (beny)  

Baca Juga :