Dana Pinjaman Biayai Sejumlah Proyek Pembangunan di PPU

Alimuddin, Kadis PU

BALIKPAPAN,KABARKALTIM.CO.ID,- Upaya  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  untuk  membiayai sejumlah paket pembangunan proyek tahun jamak (multiyears)  melaluii dana pinjaman PT Sarana Multi Insfrastruktur atau SMI masih dalam proses. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) PPU Alimuddin menginginkan agar dana pinjaman ini mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU.

”Kami telah melakukan proses administrasi, dari hasil pembicaraan dengan pihak PT SMI. Rencananya kita mendapatkan dana sebesar Rp348 miliar. Itu sudah hasil hitungan mereka, dengan perhitungan penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang tidak disalurkan tahun ini. Itu sudah dihitung mereka kemudian diakumulasikan sehingga dari hasil verifikasi mereka kita hanya bisa mendapatkan Rp348 miliar,” kata Alimuddin, Rabu (15/11).

Dijelaskan Alimuddin bahwa dana Rp348 miliar itu akan digunakan untuk membiayai proyek multiyears atau kontrak tahun jamak yang sudah berjalan. “Ada empat poin atau empat kegiatan. Kemudian tiga untuk kegiatan baru. Tetapi perseoalan sekarang adalah SMI sedang menunggu hasil persetujuan dari DPRD,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD untuk duduk bersama, karena dengan adanya dana tersebut tentu sangat meringankan beban Pemerintah Daerah untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Artinya bahwa dengan dana ini, program pembangunan yang sedang berjalan saat ini tidak terhambat dan yang barupun bisa berjalan senkronasinya seperti itu. Harapan saya supaya DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembicaraan ke arah persetujuan ini karena ini adalah solusi-solusi yang kita ambil karena beberapa daerah juga mengajukan pinjaman kepada SMI tetapi tidak di setujui,” lanjut Alimuddin.

Selain itu dirinya juga berharap dengan kemungkinan hari ini atau besok surat dari SMI (surat jawaban tertulis), sehingga menjadi acuan di dalam memasukkan sebagai penerimaan daerah di  APBD 2017.

“Adapun empat poin proyek tahun jamak itu yang pertama akses jalan menuju pelabuhan Benuo Taka, Peningkatan jalan Mesjid Ar’ Rahman, peningkatan jalan Mesjid Al’ Ula, dan satunya lagi akses jalan Riko-Gersik, itu yang akan di biayai oleh dana SMI,” tambah Alimuddin.

Sementara itu untuk proyek kegiatan baru Alimuddin menambahkan bahwa yang akan di biayai dari dana SMI yakni jalan Jumaiyah di Sungai Parit, akses jalan menuju Pulau Balang dan jalan Karang Jinawi.

“Dari sekian proyek tersebut yang bisa di biayai hanya sekitar Rp348 miliar dan itu hanya cukup untuk menutupi empat kegiatan multiyears yang sudah ada dan membangun yang tiga kegiatan baru, untuk kejar target, persetujuannya sehari atau dua hari ini, karena sesui janji mereka seharusnya hari ini, tapi kita tunggu sampai besok karena ini kita butuhkan sebagai persyaratan untuk di masukkan di batang tubuh penerimaan APBD 2017, “ tuturnya.

Salah satu kunci yang inti menurut Alimuddin adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dalam hal ini eksekutif maupun legislatif untuk menyetujui. Pasalnya kalau tidak semuanya akan menjadi sia-sia.

“Seharusnya pihak DPRD membalas surat yang sudah di kirimkan oleh Bupati, sepaya kita ada kesamaan visi, tetapi saya yakin pastilah DPRD akan menyetujui untuk kebaikan pembangunan daerah, saya yakin itu akan di setujui karena ini untuk pembangunan daerah bukan pembanguan siapa-siapa, “harapnya.

Skema pembayaran Pemerintah Daerah dengan pihak SMI nantinya di targetkan pelunasan selama tujuh tahun. Lebih lanjut Alimuddin menambahkan bahwa sebenarnya masih banyak pembangunan yang prioritas di luar dari itu, tetapi semua itu terkendala akibat keterbatasan anggaran, termasuk hasil musrembang semuanya merupakan skala prioritas.

''Kita akan melakukan pembayaran itu targetnya selama tujuh tahun, dan target pembangunan proyek sampai 2018 kita akan pakai dana itu untuk pembangunan infrastruktur baik yang sedang berjalan maupun yang akan di lelang kembali. Dana Alokasi Khusus (DAK) sedang verifikasi di Balikpapan, tetapi kita dapatnya sangat minim kurang lebih Rp40 miliar untuk seluruh kegiatan, Rp20 miliar untuk pembangunan infrastuktur jalan, Rp5 miliar untuk irigasi, dan Rp4-5 miliar untuk air bersih,” tutupnya. (hmd/humas6)

Baca Juga :