Urus E-KTP, Cukup Fotokopi KK

Suyanto

PENAJAM, KABARKALTIM.CO.ID- Bagi masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) yang akan mengurus E- KTP tidak perlu lagi membutuhkan surat pengantar dari tingkat desa.

Hal ini berdasarkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memangkas alur pengurusan dokumen kependudukan. 

 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Penajam Paser Utara (PPU), Suyanto mengatakan, dalam kebijakan tersebut, pengurusan E KTP cukup melampirkan fotokopi Kartu Keluarga sebagai bukti dokumen kependudukan yang sah karena KTP SIAK tidak akan berlaku lagi, hal tersebut meliputi perekaman, penerbitan hingga penggantian E-KTP yang rusak. 

“Alurnya dipangkas, tidak lagi perlu menggunakan surat pengantar dari RT/RW, desa, bahkan kecamatan ini cukup mudah bagi masyarakat PPU karena KTP SIAK saya katakan tidak berlaku lagi,” paparnya saat ditemui kabarkaltim.co.id di ruang kerjanya belum lama ini. 

Menurutnya, kebijakan tersebudi dilakukan untuk mempercepat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Dengan demikian, layanan E-KTP dapat dilakukan dengan efisisien lantaran masyarakat tidak lagi direpotkan dengan syarat-syarat pendamping yang terkadang pengurusannya memakan waktu. 

“Namun kebijakan ini berlaku bagi layanan yang tidak membutuhan perubahan data kependudukan. Misal blangkonya rusak dan perlu diganti, tidak perlu lagi mengurus pengantar RT/RW dan lain sebagainya, cukup bawa KK,” ungkapnya. 

“Di beberapa kesempatan sudah kami laksanakan, seperti bagi warga yang kehilangan E-KTP. Kami hanya meminta fotokopi KK dan surat kehilangan dari kepolisian, selanjutnya langsung kami proses,” katanya. 

Ia menambahkan sebagai konsekuensi kebijakan tersebut, pihaknya harus lebih ketat dan cermat dalam memberikan pelayanan agar tidak terjadi kesalahan. Namun upaya tersebut bukan dimaksudkan untuk mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 

“Kalau ada pengantar RT/RW dan desa, ada pihak yang bertanggung jawab dengan statu kependudukan warga bersangkutan. Tapi karena syarat tersebut sudah dihapus, maka kami harus lebih cermat agar tidak disalahgunakan, apalagi menyangkut perubahan data kependudukan,” ungkapnya. (hmd)

Baca Juga :