Kutim - PPU Sama Masih Proses Raperda Kepelabuhanan

Tukaran cenderamata Hamdan- Rupiansyah (kanan)

SANGATTA,KABARKALTIM.CO.ID- Studi banding panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penajam Paser Utara (Pansus DPRD PPU)  disambut baik Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekkab Kutim Rupiansyah. Acara penyambutan dilangsungkan di lantai 2 ruang Tempudau, Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin (9/5/2016).

Kunjungan kerja wakil rakyat PPU di Sangatta dalam rangka menghimpun  data informasi terkait menyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan. Sayangnya, Kutim juga masih dalam tahapan proses penyusunanan Raperda pengelolaan pelabuhan..Jadi antar Kutim-PPU sama masih proses Raperda Kepelabuhanan.

“Memang di Kutim ini sedang dikerjakan pelabuhan umum di Kenyamukan. Juga pelabuhan internasional di Kipi Maloy sedang dibangun. Insya Allah tahun depan (2017) semua fasilitasi bisa difungsikan. Dua pelabuhan itu di Kutim nantinya menambah pendapatan asli daerah,” harap Rupiansyah.

Pembangunan pelabuhan Kenyamukan di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dari sisi laut sudah ada yang rampung pembangunannya. Itu dibangun dengan anggaran  tahun jamak (multiyears). Pelahuban Kenyamukan dari sisi darat, juga hampir selesai. Tersisa masih ada sekira 500 meter jalan darat penghubung yang pembebasan lahannya masih dalam proses penyelesian.

Anggaran pembangunan sisi laut pelabuhan Kenyamukan sekitar Rp 160 miliar. Anggaran pembangunan sisi darat pelabuhan Kenyamukan menghabiskan dana sekira Rp 200 miliar. Juga pembangunan terminal dan kantor pelabuhan Kenyamukan menelan anggaran Rp 50 miliar.

Selanjutnya, untuk pembangunan KIPI Maloy dari segi pembiayaan ada dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan ada dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Kaltim. Untuk Kutim sendiri hanya kebagian penyediaan lahannya saja. Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy, Kecamatan Kaliorang,  sudah disiapkan lahan seluas 1.000 hektare.  Dari 1.000 hektare lahan itu sudah dibebaskan sekira 600 hektare.

“Pembangunan KEK Maloy di back up gubernur Kaltim (Awang Faroek Ishak,Red),” kata Rupiansyah.

Sarana di sisi laut pelabuhan Kenyamukan sudah terbangun, namun dari sisi daratnya masih ada dalam proses pekerjaan. Sementara di KEK Maloy sendiri justru pembangunan di sisi darat sudah ada terbangun seperti jalan darat 3.000 meter  dengan lebar 20 meter sudah hampir  rampung. Kantor perhubungan sudah dibangun. Listrik dan pengadaan air bersih belum ada. Juga pengelola KEK Maloy sudah dibentuk. Ada PT Kutai Timur Investama Pemkab Kutim, PT MBS pemrpov Kaltim, PT Trans Kalimantan Kencana dan lainnya.

Mengenai pembangunan tangki timbun di KEK Maloy sesunggunya sudah direncanakan dua tahun lalu (2014). Namun, pekerjaaan bangunan tangki timbun terkendala lahan. Sehingga hingga berita ini ditulis belum terealisasi. “Kementerian terkait tidak mau bangun tangki timbun kalau lahannya tidak memiliki sertifikat,” bebernya.

Sedangkan Ketua Pansus DPRD PPU Hamdan menyatakan, Kutim menjadi pilihan studi banding karena, Kutim dinilai memiliki potensi yang banyak terkait pelabuhan. Apakah itu pelabuhan rakyat sebelumnya. Atau ada potensi pelabuhan lainnya yang bisa menarik retribusi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Juga dipilihnya Kutim sebagai daerah tujuan studi banding karena menyesuaikan kondisi keuangan perjalanan dinas anggota DPRD PPU. Hinnga menjadi pendapat asli dewan,” kelakar Hamdan.

Kendati Kutim lebih tua tiga tahun dari PPU. Namun soal kemajuan pembangunan menurut Hamdan, Kutim lebih maju 6 kali lipat dari PPU. Untuk itu, Pansus dua DPRD PPU merasa tidak salah kalau Kutim menjadi tujuan studi banding. Guna menyempurnakan revisi peraturan terkait kepelabuhanan di PPU. Untuk mendapatkan perhatian prioritas terkait pembangunan pelabuhan dipastikan masuk rencana induk pelabuhan (RIP) dari kementerian terkait. Demi memudahkan urusan serta alokasi anggaran yang bersumber dari APBN. (bahar sikki)

Baca Juga :