Kecamatan Mengeluh Alokasi Anggaran Sedikit

Impung (baharsikki/kk)

KUTIM, KABARKALTIM.CO.ID- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim 2019 senilai Rp 3,6 trilin. Tapi tiap kecamatan hanya diberi anggaran untuk dikelola sekira Rp 500 juta. Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terdiri dari 18 kecamatan, dan 139 desa ditambah 2 kelurahan.

"Tahun 2017 lalu, Kecamatan Busang masih mendapat alokasi anggaran sekira satu miliar rupiah. Tahun ini (2019) Busang hanya mendapat dana dari APBD senilai lima ratus juta. Anggaran turun, dan itu sangat kecil ketimbang kebutuhan," kata Camat Busang Impung ketika usai rapat koordinasi di Kantor Bupati Bukit Pelangi, Senin (4/11/2019).

Dana Rp 500 juta itu diperuntukan biaya operasional kecamatan. Dari dana Rp 500 juta, ada titipan dana kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK) senilai Rp 100 juta. Jadi dengan sedikitnya, anggaran kecamatan sudah pasti berimbas pada nihilnya kegiatan. Mau apa, banyak program kegiatan, tapi tidak bisa dilaksanakan semua lantaran uang sedikit.

"Saya saja untuk sekali perjalanan dinas ke ibukota kabupaten, Sangatta, menghabiskan dana perjalanan dinas kurang lebih tujuh jutaan rupiah. Bagaimana dengan yang lain," beber Impung.

Jadi sebagai camat Busang, harus pintar-pintar memanfaatkan anggaran seefisien mungkin. Bahkan Camat Impung harus lebih banyak berkorban berbagi pada staf kecamatan, agar mereka punya pendapatan.

"Saya lebih banyak berkorban. Karena sebenarnya, kami-kami ini tekor. Anggaran nyaris tak ada. Mau apa lagi. Sementara tuntutan kebutuhan masyarakat banyak," katanya.

Senada dengan Camat Sangatta Selatana, Hasdiah. Ungkapnya, Kecamatan Sangatta Selatan hanya

Hasdiah (baharsikki/kk)

mendapat alokasi dana APBD Kutim 2019 Rp 500 juta. Sementara,  program kegiatan ada beberapa item. Itu tidak bisa dlaksanakan karena tidak ada anggaran. Bahkan di Kecamatan Sangatta Selatan terdapat 5 kepala seksi (Kasi). Lima kasi tersebut tidak ada sepersen pun alokasi anggaran untuk mereka.

"Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi, Red) lima kasi yang bisa dilaksanakan. Itupun kalau ada kegiatan terlaksana. Itu hanya sekadar kegiatan tambahan," terangnya.

Kecamatan dibebani program kegiatan, tapi alokasi anggaran sedikit. Dari dana Rp 500 juta untuk biaya operasional kecamatan.  Sudah ada dana terarah di situ. Di situ melekat dana PKK, dana Hari Ulang Tahun Kutim. Termasuk juga di situ dana MTQ.

"Mana lagi kalau ada masalah di kelurahan Singa Geweh,  pihak Kecamatan ikut direpotkan.Sementara kalau ada kegiatan di kelurahan, kecamatan tak dilibatkan," pungkas Hasdiah.

Tidak mungkin dana operasional kecamatan digunakan untuk lima Kasi tersebut. Pasalnya, pernah dicoba. Ternyata saat pengimputan data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), data itu tidak bisa masuk, tidak konek pada sisten digital internet. (baharsikki)

Baca Juga :